Konsultasi publik merupakan salah satu tahapan Pemerintah Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Konsultasi publik dilaksanakan para pamangku kepentingan untuk menyempurnakan RKPD atas saran dari masyarakat dengan harapan dapat mensinergikan program dalam mewujudkan pembangunan yang optimal di masyarakat.

Kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Yogyakarta tahun 2023 telah dilaksanakan pada hari Kamis (10/02/2022). Konsultasi publik kali ini yang bertema “Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberayaan Masyarakat” dilaksanakan secara hybrid di Gedung Yudhistira, Kompleks Balai Kota Yogyakarta dan Zoom Cloud Meeting dari masing-masing kemantren (kelurahan). Kegiatan ini dihadiri oleh 5 orang narasumber, yakni Drs. Heru Purwadi, MA selaku Wakil Walikota Kota Yogyakarta; H. Danang Rudiyatmoko selaku Ketua DPRD Kota Yogyakarta; Ir. Aman Yuriadijaya, MM selaku Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta; Agus Tri Haryono, ST., MT selaku Ketua Bappeda Kota Yogyakarta; dan Dr. Amiluhur Soeroso, SE., MM., M.Si selaku akademisi ahli bidang pariwisata berbasis budaya.

Acara dimulai pukul 09.00 WIB dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pemaparan dari narasumber yang pertama yakni Ir. Aman Yuriadijaya. Menurutnya, “Perencanaan Pembangunan Kota Yogyakarta di tahun 2023 itu bersifat transisi, maka dalam penyusunan RKPD harus memperhatikan proses perencanaan yang seoptimal mungkin”. RKPD tahun 2023 memang sedikit berbeda dengan RKPD tahun-tahun sebelumnya, hal itu dikarenakan tahun 2023 terjadi kekosongan walikota, sehingga perlu adanya penyusunan RPD transisi tahun 2023 – 2026.

Selanjutnya, kegiatan konsultasi publik dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber kedua yakni Agus Tri Haryono, ST., MT. Menurutnya, prioritas pembangunan tahun 2023 dijabarkan dalam bentuk peningkatan kualitas SDM; peningkatan infrastruktur dan pembangunan wilayah; peningkatan perekonomian; serta pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi. Selain itu, beliau juga berpendapat bahwa penyempurnaan proses penyusunan RKPD itu melalui forum ini, sehingga harapannya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh pamangku kebijakan.

Memasuki sesi dari narasumber ketiga yakni Drs. Heru Purwadi, MA. “Seluruh OPD, kemantren, dan kelurahan harus bisa mendudukan/menyamakan fokusnya agar anggaran yang terbatas itu dapat temoto (terlihat), temonjo (secara optimal), dan kroso (langsung terasa),” paparnya. Beliau juga memberikan saran bahwa masyarakat dan OPD harus meningkatkan kolaborasi dalam suatu kluster/sektor tertentu terutama dalam pemulihan kesehatan dan perekonomian.

Sesi yang selanjutnya dipaparkan oleh narasumber keempat, Dr. Amiluhur Soeroso, SE., MM., M.Si. Beliau memaparkan beragam potensi yang ada di Kota Yogyakarta yang dapat dimanfaatkan. “Yang harus kita lakukan adalah menciptakan story telling yang menarik mengenai Kota Yogyakarta kepada masyarakat luar, membangun collective memory/ruang memori, optimalisasi ICT (Information Communication Technology), menampilkan dan menonjolkan nilai, peningkatan ekonomi kreatif, serta mendorong pemilik modal/sektor swasta tertarik menjadi mentor dan membantu pelaku usaha ekonomi kreatif,” sarannya.

Sesi narasumber yang terakhir, H. Danang Rudiyatmoko yang menjabarkan 3 poin penting dalam pembangunan tahun 2023, yakni di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan. Dalam bidang sosial diharapkan ada program terkait buffer jaring pengaman sosial yang merupakan program lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dalam menangani kemiskinan. Kemudian dalam bidang pendidikan diharapkan kualitas pendidikan yang ada di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 semakin baik. Sedangkan pada bidang kesehatan yang perlu menjadi perhatian adalah program pencegahan stunting.

Selanjutnya pada sesi diskusi, beberapa peserta zoom bertanya langsung juga melalui kolom chat, sedangkan Peserta yang mengikuti streaming Youtube bertanya melalui live chat. Selain itu, disediakan pula link untuk peserta yang belum berkesempatan menyampaikan pertanyaan maupun usulan pada saat acara berlangsung. Dalam sesi diskusi, beragam masukan diberikan kepada para pamangku kebijakan, seperti pada bidang pariwisata, sosial, pendidikan, kesehatan, digitalisasi, dan lain sebagainya. Acara ditutup dengan tanggapan langsung oleh narasumber yang dihadirkan.