Pemerintah Kota Yogyakarta mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kemantren yang membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Musrenbang ini bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kemantren.

Pelaksanaan Musrenbang tingkat kemantren ini dimulai sejak 27 Januari di Kemantren Mantrijeron sampai hari Senin 14 Februari di Kemantren Danurejan. Dengan mengusung tema “Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat” memiliki 3 frasa kunci, yakni Ekonomi Kreatif, Pariwisata Budaya dan Keberdayaan Masyarakat. Dengan masing-masing memiliki arti yakni:

• Ekonomi Kreatif: penekanan bahwa ekonomi kreatif sebagai sumber-sumber penggerak ekonomi masyarakat,
• Pariwisata Budaya: pariwisata tetap menjadi basis dari penggerak kegiatan di Kota Yogyakarta,
• Keberdayaan Masyarakat: dalam proses pembangunan, selain dipenuhinya kebutuhan dasar SDM, masyarakat didorong untuk dapat berdaya dalam kontribusi.

Tema pembangunan Kota Yogyakarta tersebut juga mendukung visi pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan 4 prioritas pembangunan, yakni Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Pemantapan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan; Peningkatan Perekonomian; Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Tahapan dalam Musrenbang Kemantren ini dibagi menjadi dua tahap, yakni Pra Musrenbang Kemantren dan Musrenbang Kemantren. Pra Musrenbang Kemantren dilaksanakan dengan melihat usulan pembangunan yang dihasilkan pada Musrenbang Keluragan yang dilanjutkan dengan pencermatan usulan yang dilakukan oleh Kemantren. Kemudian memasuki tahapan yang kedua yakni Musrenbang Kemantren. Dalam tahap ini kemantren menyampaikan kerangka kebijakan pembangunan di tingkat kemantren, pembahasan hasil Musrenbang Kelurahan, dan penetapan skala prioritas pembangunan.

Dalam kesempatan pelaksanaan Musrenbang Kemantren Umbulharjo pada 9 Februari lalu, Mantri Pamong Praja Umbulharjo Rajwan Taufiq menyampaikan Kemantren Umbulharjo yang mengusulkan adanya pembangunan infrastruktur yang layak. Hal tersebut diharapkan mampu membuka akses sosial-ekonomi masyarakat sekitar sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan interaksi sosial antar masyarakatnya. Permasalahan lain yang perlu diselesaikan adalah mengenai saluran irigasi yang muncul diakibatkan oleh bangunan maupun pemanfaatan air irigasi untuk budidaya ikan, yang telah dikomunikasikan dengan pihak terkait guna dicari kesepakatan agar tidak menimbulkan masalah ketika musim hujan.

Acara Musrenbang Tingkat Kemantren tersebut dilaksanakan secara hybrid dimana terdapat peserta tatap muka langsung serta menggunakan Zoom Meeting. Acara dimulai dengan sambutan, dilanjutkan pemaparan dari Musrenbang di tingkat kelurahan yang telah terlaksana, dilanjutkan dengan musyawarah untuk mengusulkan beberapa usulan skala prioritas. Setelah selesai musyawarah, disepakati beberapa usulan skala prioritas pembangunan. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan aman, tertib dan lancar.