Pada hari Selasa, 21 Juni 2022 bertempat di Pendopo Muja Muju, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Kunjungan Lapangan Tim Bank Dunia di Lokasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan Kawasan Gajahwong.

Ketua Pokja PKP Kota Yogyakarta Bapak Agus Tri Haryono, S.T., M.T. memberikan materi terkait penanganan kumuh di Kota Yogyakarta pada salah satu sesi dalam kegiatan ini. Acara siang hingga sore hari tersebut dipandu oleh Koordinator Kota KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Yogyakarta Bapak Raharja Mulya Atmaja, S.E., M.M. Penyampaian sambutan dilakukan oleh Perwakilan dari Program Management Unit NSUP KemenPUPR Bapak M. Reyhan Firlandy, S.AP, M.T., Practice Manager World Bank Bapak Ming Zhang, Task Team Leader NSUP World Bank Ibu Evi Hermirasari, serta Kepala Balai PPW DIY Ibu Tri Rahayu. Pada kesempatan ini tim Bank Dunia beserta hadirin melakukan tinjauan lapangan hasil kegiatan skala kawasan, diskusi dengan penerima manfaat dan foto bersama.

Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk meninjau lokasi dan berbagi pengalaman dari Pemerintah Kota Yogyakarta, BPPW DIY, BKM, masyarakat, dan penerima manfaat dalam pelaksanaan kolaborasi kegiatan penanganan kumuh dan rehabilitasi-rekonstruksi permukiman pasca bencana.

Bapak Agus Tri Haryono, S.T., M.T. selaku Ketua Pokja PKP menyampaikan mengenai penanganan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta yang dilakukan melalui 5 pola penanganan. Pola penanganan pertama pada permasalahan utama pemukiman ilegal di atas sempadan/tanggul sungai dan rentan kebakaran akibat kepadatan dan ketidakteraturan bangunan rumah penduduk. Pola  penanganan kedua yaitu kawasan kumuh yang dilakukan dengan pemugaran. Selanjutnya pola penanganan ketiga menggunakan konsep Mundur Munggah Madhep Kali (M3K). Melalui konsep M3K ini diharapkan permukiman mundur minimal 3 meter atau tidak berada di sempadan sungai untuk akses mitigasi, perlindungan terhadap bahaya longsor, jalan inspeksi  dan infrastruktur sanitasi; munggah melalui konsep rumah susun dan madep/menghadap sungai. Pola penanganan keempat dengan melakukan kolaborasi antara DPUPKP, Dispertaru, KOTAKU, BPN Kota Yogyakarta, Masyarakat. Pola penanganan terakhir adalah mengedepankan partisipasi masyarakat dan komunitas sungai, antara lain Komunitas Sungai Gajahwong, yaitu Forsidas (Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai), BMR (Bumi Mataram Rescue), Arkom (Arsitek Komunitas), dan Komunitas Sungai Winongo, yaitu FKWA (Forum Komunikasi Winongo Asri) serta Komunitas Kalijawi.

Kedepannya program KOTAKU, sebagai bagian dari penanganan kumuh di Kota Yogyakarta, diharapkan dapat membangkitkan ekonomi baru dengan memanfaatkan penanganan skala kawasan terhadap aspek pengembangan ekonomi, sehingga semua masyarakat yang berada di tempat kumuh Kota Yogyakarta bisa hidup dengan layak dan ekonominya tercukupi.