Bappeda Kota Yogyakarta menghadiri acara Pembekalan RT/RW dan LPMK sebelum musrenbang  yang diselenggarakan Kemantren Umbulharjo pada tanggal 1 November sampai dengan 2 November 2022 bertempat di Aula Kantor Kemantren Umbulharjo. Kegiatan ini dilakukan dengan setiap Kelurahan yang ada di Kemantren Umbulharjo secara berurutan dan terjadwal.

Pelaksanaan Pembekalan RT/RW dan LPMK  sebelum Musrenbang bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kemantren.

Acara Pembekalan RT/RW dan LPMK  dihadiri oleh DPRD Kota Yogyakarta, Bappeda Kota Yogyakarta, Mantri Pamong Praja Kemantren Umbulharjo, seluruh Lurah Kelurahan, Ketua  LPMK dan Pengurus Kelurahan, Kepala RT/RW di Kemantren Umbulharjo. Acara Pembekalan dibuka oleh Mantri Pamong Praja Kemantren Umbulharjo, kemudian pemaparan pedoman Musrenbang kewilayahan tahun 2023 oleh BAPPEDA kota Yogyakarta, dilanjutkan sambutan  serta arahan dari DPRD kota Yogyakarta dan diakhiri dengan diskusi tanya jawab.

Tematik pembangunan Kota Yogyakarta 2024 adalah “Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Yogyakarta”. Tema pembangunan tersebut dimaknai sebagai upaya  pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk mencapai tujuan  pembangunan secara efektif. Pengembangan sumber daya manusia secara  terarah dan terencana akan mendorong pengelolaan sumber daya dan potensi  yang ada secara tepat guna.

Keberlanjutan pembangunan, dimaknai bahwa Kota Yogyakarta di tahun  2024 akan menjalani proses transisi pemerintahan. Dalam proses tersebut, Kota Yogyakarta tetap melanjutkan pembangunan di segala bidang baik infrastruktur, ekonomi, maupun sosial untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdapat 4 prioritas yang pertama yaitu, Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Kedua adalah Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman  dan Nyaman. Ketiga adalah Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat dan yang terakhir adalah Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

(editor : Okta Riyanda G.)