Peningkatan kualitas inovasi daerah terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Bappeda. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan diselenggarakannya Diklat Penyusunan Proposal Inovasi Daerah pada Selasa (14/03/2023) hingga Kamis (16/03/2023) di Hotel Jambuluwuk Yogyakarta.

Diklat yang dibuka oleh Penjabat Walikota Yogyakarta ini juga menghadirkan narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Juri lomba Penghargaan Pembangunan Daerah, dan Jurnalis Harian Jogja.

Suripto, dari BRIN, menekankan pentingnya inovasi yang terencana, terhubung, dan terintegrasi. Pada disruption era, umur inovasi semakin pendek sehingga harus selalu siap menumbuhkan inovasi baru atau melakukan pembaharuan terhadap inovasi-inovasi yang sudah ada. Penciptaan dan pengembangan inovasi daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, atau RPD. Salah satu cara penciptaan inovasi adalah melalui proses inkubasi yang meliputi 3 tahapan yaitu pra inkubasi, aksi inkubasi, dan pasca inkubasi.

Arzad Sectio, dari Balitbang Kemendagri, menjelaskan lebih teknis terkait proposal inovasi yang akan dilaporkan melalui Innovation Government Award (IGA). Beberapa poin penting yang dapat menjadi acuan dalam penulisan proposal adalah memuat 1) dasar hukum, 2) permasalahan, 3) isu strategis, 4) metode pembaharuan, 5) keunggulan dan kebaharuan, serta 6) tahapan inovasi/penggunaan produk.

Amirullah Setya Hardi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM sekaligus salah satu Juri Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), menjelaskan penulisan proposal secara umum dan dapat juga digunakan dalam penulisan proposal inovasi yang akan dimajukan dalam ajang PPD. Proposal harus secara ringkas dan efektif menyampaikan latar belakang permasalahan, solusi yang digunakan untuk memecahkan masalah, produk/tujuan akhir proyek, sumber daya yang dibutuhkan, serta ditutup simpulan yang persuasif dan percaya diri.

Maya Herawati, Jurnalis Harian Jogja, menyampaikan penyusunan proposal inovasi yang akan dimajukan untuk Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang digagas oleh Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (KemenpanRB). Beberapa aspek yang dinilai untuk Kategori Umum pada KIPP adalah ringkasan, latar belakang dan tujuan, kebaruan, implementasi inovasi, signifikansi atau dampak inovasi, adaptabilitas, sumber daya, serta strategi keberlanjutan.

Ismawati Retno Wigiarti, dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, pun memberikan kiat-kiat bagaimana cara membuat tulisan yang menarik.

Agus Tri Haryono, Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, juga menyampaikan pentingnya inovasi yang mendukung pencapaian kinerja daerah. Inovasi harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas serta berkelanjutan.

Diklat yang diikuti oleh sekitar 80 peserta perwakilan dari seluruh OPD lingkungan Pemkot Yogyakarta ini, dilanjutkan dengan presentasi proposal inovasi yang dibagi menjadi 3 kelas pada hari ketiga, yaitu kelas IGA, kelas KIPP, dan kelas PPD. Proposal inovasi yang dipaparkan oleh peserta ditanggapi oleh para reviewer yaitu Kris Sarjono Sutejo (Asisten Administrasi Umum Setda Kota Yogyakarta), Kadri Renggono (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta), Ignatius Trihastono (Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian), Amirullah Setya Hardi, Maya Herawati, dan Siti Nursanti Irriani (Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda).

Dengan adanya diklat ini, diharapkan proposal inovasi yang dikirimkan dalam kompetisi tersebut dapat menarik perhatian juri dan mendapatkan prestasi yang baik, dapat meningkatkan skor indeks inovasi daerah kembali menjadi pada kategori sangat inovatif, dan pada lomba Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik mampu membuahkan hasil masuk ke dalam Top 45, serta menjadi peringkat terbaik dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah.