Penanggulangan kemiskinan merupakan salah-satu isu strategis pembangunan di Kota Yogyakarta. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Menurunnya Kemiskinan Masyarakat menjadi satu di antara 11 sasaran pembangunan daerah yang harus dicapai. Upaya pencapaiannya diantaranya dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah yang terkait, yang dituangkan dalam berbagai program pembangunan. Sistem yang telah terbangun tersebut menjadikan upaya penanggulangan kemiskinan menjadi bagian inheren dari implementasi program kegiatan perangkat daerah yang rutin dilaksanakan.

     Dalam penyusunan rencana pembangunan menggunakan 4 pendekatan, yaitu politis, teknokratis, top down dan bottom up, serta partisipatoris. Dalam konteks perencanaan jangka menengah, proses penyusunan RPD telah menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut, dengan penekanan pada proses teknokratis, top-down dan bottom-up, tanpa mengesampingkan proses politis dan partisipatoris. Dalam konteks perencanaan tahunan, pendekatan-pendekatan tersebut juga dipakai, salah satu yang penting untuk diketengahkan disini adalah pendekatan partisipatoris. Pendekatan ini, salah satunya diwujudkan dalam bentuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan pada bulan Januari, Kemantren di bulan Februari, dan Kota di bulan Maret. Harapan dari musyawarah tersebut adalah dapat terakomodasinya aspirasi-aspirasi pembangunan masyarakat. 

    Namun demikian, dalam berbagai isu spesifik, Pemerintah Kota Yogyakarta masih perlu mewadahi proses partisipatoris ini dalam musrenbang-musrenbang tematik, salah satunya adalah Penanggulangan Kemiskinan. Musrenbang tematik ini disiapkan sebagai wadah yang sifatnya saling melengkapi dengan musrenbang-musrenbang yang pelaksanaanya berjenjang tadi. Apa yang kurang dari Musrenbang Kelurahan, Kemantren, dan Kota barangkali adalah sifatnya yang general, banyak isu pembangunan yang masuk menjadi pembahasan sehingga porsi pembahasan pada suatu isu spesifik kurang mendalam. 

    Penyelenggaraan Musrenbang Tematik Kemiskinan tahun 2023 ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 maret 2023 oleh Bappeda Kota Yogyakarta. Acara yang bertempat di ruang Yudhistira Komplek Balaikota Yogyakarta dihadiri oleh Bapak Penjabat Walikota Kota Yogyakarta yaitu Bapak Sumadi S.H.,M.H, Bapak Agus Tri Haryono, ST.,MT selaku Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Drs. Kadri Renggono, M.Si. dan sekaligus menghadirkan hampir semua Kepala OPD Kota Yogyakarta. Menurut Bapak Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, tujuan dilaksanakannya Musrenbang Tematik Kemiskinan ini adalah untuk:

    1. Terakomodasinya aspirasi berupa usulan pembangunan yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan

  2. Menghasilkan usulan-usulan pembangunan, termasuk di dalamnya tawaran dari lintas sektor untuk ikut memecahkan permasalahan pembangunan, yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan untuk pelaksanaan tahun 2024. (Khusus tawaran kolaborasi lintas sektor untuk ikut memecahkan permasalahan pembangunan, Pemerintah Kota Yogyakarta tidak membatasi untuk pelaksanaan 2024. 

    Pada Kesempatan kali ini juga, Bapak Penjabat Walikota berharap, forum Musrenbang tematik Kemiskinan ini bisa menjadi titik temu antar berbagai stakeholder. Disamping mengidentifikasi permasalahan kemiskinan apa yang perlu dicarikan solusi, Pemerintah Kota Yogyakarta juga bisa mengeksplor apa yang dapat Pemerintah Kota Yogyakarta lakukan untuk memecahkan persoalan tersebut. Apa yang bisa Pemerintah Kota Yogyakarta sharingkan dengan stakeholder lain. Disinilah peran peran stakeholder perlu dilakukan secara kolaboratif dan sinergis dengan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memecahkan permasalahan kita bersama, yaitu kemiskinan.