Salah satu tahapan perencanaan berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 adalah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Kegiatan Musrenbang merupakan kegiatan wajib yang dilaksanakan setiap tahunnya sebagai salah satu sarana prasarana masyarakat dan stakeholder menyampaikan keadaan wilayah di Kota Yogyakarta. Musrenbang ini juga merupakan forum musyawarah antar stakeholder dan pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program-kegiatan yang tercantum alam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan yang ada di daerah tersebut yang nantinya akan dicantumkan dalam Dokumen RKPD. 
Dalam rangka penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 dilakukan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan yang sudah dilaksanakan pada bulan Januari 2023, kemudian dilanjutkan Musrenbang Kemantren, yang sudah selesai dilakukan bulan Februari 2023, serta Musrenbang Kota yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2023 ini. Proses penyusunan RKPD Kota Yogyakarta tahun 2024 sendiri masih berlangsung sampai bulan Juni atau awal Juli tahun 2023. Pemerintah Kota Yogyakarta merencanakan pembangunan daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dengan tema “Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Yogyakarta.”
Acara yang diselenggarakan di Ruang Bima, Komplek Balaikota Yogyakarta ini dihadiri oleh Pj Walikota Yogyakarta, Sumadi S.H., M.H., Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Ir. Aman Yuriadijaya, M.M., Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudyatmoko, Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono, S.T., M.T., Kepala Bappeda DIY, Drs. Beny Suharsono, M.Si. Kepala Dinas Kominfosandi Kota Yogyakarta, Ignatius Trihastono, S.Sos. M.M., selaku narasumber serta kepala OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai peserta. Selanjutnya untuk peserta lain mengikuti via Zoom Meeting dan juga melalui Youtube Pemerintah Kota Yogyakarta.

Acara dimulai dengan paparan dari Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono, S.T., M.T., terkait proses dalam penyusunan RKPD 2024 mulai dari isu strategis yang ada, proses-proses yang telah dijalani mulai dari musrenbang kelurahan dan kemantren, serta capaian-capaian target dan sasaran dari Pemerintah Kota Yogyakarta di tahun 2022. Prioritas yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta sinkron dengan Prioritas Nasional dan Prioritas DIY. Terkait yang ada di Prioritas DIY , dikembangkan dalam Arah Kebijakan Pemerintah DIY yang dipaparkan oleh Kepala Bappeda DIY, Drs. Beny Suharsono, M.Si. Dalam paparannya beliau menyampaikan dimulai dari capaian dari target dan sasaran dari pemerintah DIY di tahun 2022, dimana ada 6 indikator dari 14 indikator kinerja nya yang belum tercapai. Pemerintah DIY di 2024 nanti akan terus berupaya dengan stakeholder terkait dan pemerintah kota dan kabupaten di DIY agar bisa mencapai tujuan dan sasaran yang dinginkan sehingga akselerasi pembangunan akan didapatkan.

Sesi narasumber selanjutnya adalah Pj Walikota Yogyakarta, Sumadi, S.H., M.H. beliau menyampaikan bahwa salah satu tugas berat di tahun 2024 nati adalah menekan angka kemiskinan. Beliau meminta kepada seluruh jajaran di Pemerintah Kota Yogyakarta untuk berpikiran terbuka, memiliki sikap yang kreatif, inovatif sehingga bisa mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur, serta dapat menjawab isu-isu strategis. Jika hal tersebut bisa tercapai maka pembangunan di 2024 bisa lebih terarah dan ketercapaiannya bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Pada sesi berikutnya adalah Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudyatmoko menyampaikan terkait pokok-pokok pikiran DPRD. Beliau menyampaikan bagaimana nantinya tatakala terkait realisasi yang akan dilakukan dalam pembangunan , apakah mau di awal tahun, tengah tahun , atau akhir tahun di 2024. Hal ini dikarenakan tahun 2024 merupakan tahun politik yang penuh dengan agenda seperi pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah sehingga harus direncanakan secara matang terkait tatakala waktu pelaksanaan realisasi dalam pembangunannya agar semua nya bisa berjalan dan hasil nya maksimal.
Sesi terakhir adalah penyampaian paparan dari perkembangan salah satu inovasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu Jogja Smart Service (JSS) oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Ignatius Trihastono, S.Sos. M.M. JSS ini sendiri sudah memasuki tahun ke-5, dimana sudah adah ada 229 menu di dalamnya. Pengembangan yang ada di JSS ataupun perkembangan digital di sini sebenarnya  tidak lepas dari isu-isu strategis yang ada di setiap tahunnya. Sebagai contohnya komitmen memberikan wifi publik di wilayah Kota Yogyakarta, dimana telah tersedia 1.020 titik wifi sejauh ini. Kemudian terkait kemiskinan, ada aplikasi SIM pemberdayaan, dan juga telah dilakukan kerjasama antara Dinas Kominfosandi dengan Dinas Pertaru terkait penyusunan Peta sehingga program atau kegiatan yang akan dilaksanakan bisa dilakukan denganberbasis kewilayahan. Selain itu juga untuk sector pariwisata, apakah itu promosi atau marketing, tidak lepas dari sektor digital. Sektor digital ini tentunya akan menjawab amanat SPBE yaitu reformasi birokrasi yg mengarah ke sistem digital. 
Sebelum acara ditutup, peserta dapat memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta di Forum Musrenbang tahun 2024 terkait pembangunan ini melalui link yang telah disediakan.