Pada hari Rabu, 12 Juli 2023 Bappeda Kota Yogyakarta menerima kunjungan dari Mahasiswa UGM dan Mahasiswa UQ Australia dalam rangka pelaksanaan Mata Kuliah International Joint Studio yang merupakan kerja sama antara Program Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan the University of Queensland (UQ), School of Earth and Environmental Sciences Australia untuk mengeksplorasi kompleksitas pembangunan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

Rombongan dari Mahasiswa UGM dan UQ ini  terdiri dari 22 orang dipimpin oleh Bapak Prof. Ir. Bakti Setiawan, M.A., Ph.D. (Staf pengajar dan guru besar Perencanaan Wilayah dan Kota, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada) dan Ibu Dr. Sonia Roitman (Associate Professor at School of the Environment, the University of Queensland Australia).  Rombongan ini diterima oleh Ibu Siti Nursanti Irriani, S.T., M.Eng. selaku Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Yogyakarta didampingi, Ibu E. Sinta Hermawati, S.T., M.U.R.P. selaku Perencana Ahli Muda Kelompok Substansi Permukiman dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Yogyakarta. Selain itu hadir pula Bapak Sigit Setiawan, S.T., M.Eng. selaku Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPKP Bappeda Kota Yogyakarta, Bapak Dona Saputra Ginting selaku perwakilan Bappeda Kabupaten Sleman dan Bapak Stevanus Setyawan selaku perwakilan DPUPKP Kabupaten Sleman yang akan memberikan materi pada kegiatan joint studio.

Acara dimulai dengan pembukaan dan sambutan awal dari Ibu Siti Nursanti Irriani, S.T., M.Eng. dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Bappeda Kota Yogyakarta tentang Exploring Development Complexities In Yogyakarta City. Dalam pemaparannya Ibu Siti Nursanti Irriani, S.T., M.Eng. menyampaikan terkait penanganan kumuh di Kota Yogyakarta dengan M3K, penanganan kumuh M3K yaitu menata lingkungan permukiman dengan memangkas rumah-rumah yang berada di bantaran sungai. M3K (mundur, munggah, madhep kali); dilakukan dengan mundur ke belakang dalam rangka penyediaan jalan inspeksi sekaligus ruang terbuka untuk publik (mundur), menaikkan rumah menjadi dua lantai (munggah), serta merubah orientasi arah bangunan menghadap ke sungai (madhep kali).

M3K sendiri sudah mengalami perkembangan dari M3K Now, yaitu: (a) Upgrading: Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui pemugaran, (b) Mitigation : Pengurangan resiko bencana melalui pembangunan fisik, penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, (c) Community participation : Keterlibatan masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan program (terutama warga terdampak), dan meningkat menjadi M3K Upgrade, yaitu: (a) Upgrading: Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui peremajaan/konsolidasi tanah pada ruang-ruang yang memungkinkan, (b) Mitigation : Pengurangan resiko bencana melalui pembangunan fisik, penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, (c) Stakeholder Participation : Pentahelik 5K, inclusive participation, (d) Secure Land Tenure = Penanganan kumuh tidak hanya sekedar upgrading kualitas permukiman tetapi juga keamanan bermukim sebagai strategi dalam upaya merealisasikan prinsip pro-poor dalam upaya menanggulangi kemiskinan, ada jaminan masyarakat yang ditata bisa menghuni dalam jangka waktu yang lama dan keamanan bermukim dari sisi fisik dan alas hak, (e) Livelihood : Menyediakan ruang publik karena sungai menjadi halaman depan rumah dan etalase ekonomi.

Pembahasan dilanjutkan oleh Bapak Sigit Setiawan, S.T., M.Eng. Beliau menjelaskan terkait perumahan dan permukiman layak huni. Ada beberapa terobosan untuk penanganan perumahan dan permukiman layak huni, yaitu MAHANANNI (PeruMAHAN dan PermukimAN Layak HuNI) MENUJU KAMPUNG MADANI, ‘’mahanani’’  adalah bahasa jawa yang berarti menjadikan keadaan selanjutnya, ‘’kampung madani’’ adalah kampung dengan masyarakat modern yang plural dan heterogen, bercirikan demokratis dalam berinteraksi, mampu mengorganisasi dirinya dalam menumbuhkan kesadaran untuk mewujudkan peradaban. Perlu  dilakukan penanganan kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai dengan metode peremajaan  dengan konsep kosolidasi lahan sehingga masyarakat tidak perlu direlokasi (”Keterbatasan Lahan” ).

Dari Bappeda Kabupaten Sleman Bapak Dona Saputra Ginting mengungkapkan beberapa Isu – isu perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Sleman antara lain : kawasan rawan bencana, rumah tidak layak huni, permukiman kumuh, backlog hunian. Permasalahan yang di hadapai yaitu Keterbatasan anggaran dan Kesadaran masyarakat akan pemeliharaan yang masih kurang. Bapak Dona juga menerangkan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah meningkatkan kemitraan dengan swasta/CSR maupun  Pemerintah Pusat ( kementerian PUPR ), pemberdayaan masyarakat , pelatihan pola hidup bersih dan sehat, kewirausahaan masyarakat lokal, pengawasan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas tokoh masyarakat.

Kemudian materi mekanisme bantuan sosial untuk RTLH Kabupaten Sleman dijelaskan oleh Bapak Stevanus Setyawan, beliau menjelaskan ada enam syarat bagi warga masyarakat Kabupaten Sleman yang mendapatkan bantuan RTLH, yaitu: Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Keluarga Rentan Miskin (KKRM), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), belum pernah mendapatkan bantuan rumah minimal 10 tahun, sudah berkeluarga (ditunjukan dengan kartu keluarga), masuk dalam data base usulah RTLH (PK/PB) Jika belum masuk data base diusulkan dari kalurahan/mengusulkan diri, mempunyai tanah (PB) atau rumah yang tidak layak huni (PK), dan siap berswadaya untuk penyelesaian bantuan rumah.

Setelah mendengarkan paparan dari Narasumber, acara dilanjutkan dengan diskusi, perwakilan dari mahasiswa UGM dan UQ sangat antusias bertanya terkait perencanaan pembenagunan di Kota Yogyakarta, kemudian acara diakhiri dengan pemberian kenang-kenangan dan foto bersama.

 (Editor : Mochammad Syaifullah, S.T.)